MENUJU PILKADA SERENTAK 2018

Senin, 07 Mei 2018

Komando Pejuang Merah Putih Gelar HUT ke 7


Ki Kusumo (ketua umum KPMP)  dan Ketua Sulsel KPMP Muskar Nain saat ditemui para media di Hotel Prima (foto Fatahillah Mansur)

smartcitymakassar.com - MAKASSAR - Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) melangsungkan peringatan hari ulang tahun (HUT) KPMP ke-7 yang dipusatkan di Lapangan Emmy Saelan Jl. Hertasning Makassar.

Dalam peringatan yang ke-7 tahunnya, KPMP bertekad terus mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi kokohnya persatuan dan kesatuan Bangsa.

Kita berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, kita harus terus mengawal NKRI ini, dimana sampai saat ini masih terasa diguncang-guncang", ujar Ki Kusumo, Ketua Umum KPMP saat ditemui para media di Hotel Prima jalan Sam Ratulangi. Sabtu, (5/5/2018)

Lanjut Ki Kusumo katakan, kondisi tersebutlah yang ingin diamankan oleh KPMP dengan merapatkan barisan dan menguatkan persatuan.

"KPMP akan menjadi garda terdepan jika, kebijakan pemerintah memihak kepada masyarakat kami akan total mendukungnya. akan tetapi jika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat maka, kami akan mengadilinya", tegasnya.

Senada dengan ketua KPMP Sulsel Muskar Nain menuturkan, bahwa tidak ada dukungan tetap kepada salah satu pasangan kandidat calon gubernur Sulawesi Selatan 2018. "Untuk masalah itu KPMP memilih netral, tidak dukungan dari salah satu paslon cagub", tegasnya.

"KPMP memilih netral. kenapa, karena siapa pun yang terpilih nantinya itu adalah gubernur kita, dan semoga bisa mensejahterakan untuk masyarakat di Sul-Sel khususnya Makassar", terangnya.

Sejauh ini memang keempat paslon cagub ini sudah ada yang melakukan komunikasi politik ke KPMP Sulsel, akan tetapi dirinya menolak lantaran KPMP ini harus netral.

Dalam peringatan HUT KPMP ke-7 tersebut, dihadiri langsung oleh seluruh perwakilan seluruh Markas Daerah masing-masing perwakilan provinsi di Indonesia. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ketua Perindo, dan beberapa lagi lainnya.

Diketahui, saat ini KPMP sudah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia dan saat ini sudah diakui keberadaannya oleh PBB. (Fatahillah Mansur)